Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai wujud nyata, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Hari Selasa, 19 Maret 2019 pukul 09:00 WIB s/d selesai dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

1. Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X
2. Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si.
3. Kepala Seksi Renc. Korem 072/Pamungkas, Letkol. Arm. Made Gede Antara
4. Asisten Pembinaan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Anik Anifah, S.H., M.H.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakart, Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.
6. Kepala Hukum Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Mayor Sus Nurdin Damay, S.H.
7. Komandan Lanal Yogyakarta, Letkol Marinir Bambang Adriantoro
8. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham D.I. Yogyakarta, Krismono, Bc.IP, S.H.
9. Kepala Perwakilan Ombudsman D.I. Yogyakarta, Budhi Masthuri, S.H.
10. Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
11. Ketua Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta
12. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
13. Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta
14. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
15. Pejabat Struktural dan Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta
16. Perwakilan Media Cetak dan Elektronik.

Sebelum memasuki pokok acara, diawali dengan Pengucapan Yel-Yel Zona Integritas yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Purwanto, S.H., M.Hum. dengan diikuti oleh seluruh hadirin.

Memasuki pokok acara, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan beserta capaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan, antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem penanganan perkara pidana secara terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), Direktori Putusan secara elektronik, E-Court, Sistem arsip perkara serta Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

Gubernur D.I. Yogyakarta melalui sambutan yang disampaikan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, mengawal dan mengawasi serta berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembacaan Ikrar Bersama dipimpin oleh Ketua pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan diikuti Wakil Ketua, Perwakilan Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris serta Perwakilan Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilanjutkan dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Para Saksi, dan ditutup Do’a oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Haryanto, S.H., M.H. (eh/kp)

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Ma Melepas Sang Pengadil Perempuan Ibu Asnahwati, S.h., M.h.

  • Sikap Mahkamah Agung Terhadap Dugaan Suap Atau Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

  • Mahkamah Agung Gelar Halal Bihalal Pasca Idulfitri

  • Ketua Ma : Dua Kunci Untuk Mencapai Happy Ending Dalam Mengabdi, Keikhlasan Dalam Menjalankan Tugas, Serta Konsistensi Dalam Menjaga Integritas.

  • Lepas Ketua Pt Kalimantan Timur, Kma Ungkap Patut Dijadikan Panutan

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Melantik Pejabat Fungsional Analis Sdm Aparatur

  • Ditjen Badilum Menyapa Pengadilan Tinggi Kupang Dan Pengadilan Negeri Di Nusa Tenggara Timur Secara Online

  • Ditjen Badilum Sosialisasikan Aplikasi Lentera Dan Ptsp+ Ke Pegawai Dan Satuan Kerja

  • Imbauan Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Di Lingkungan Peradilan Umum

  • Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  tidak dapat menampilkan berita ...