Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengganti Mahkamah Agung sebagaimana daftar nama terlampir, ditetapkan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 dan wajib melapor kepada pimpinan satuan kerja mulai tanggal 1 s.d. 12 Juli 2024.
2. Pada saat melapor CPNS Pengganti Mahkamah Agung membawa:
a. daftar nama dan penempatan (daftar nama terlampir);
b. kartu ujian peserta CASN; dan
c. asli KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL).
3. Pada bulan pertama melaksanakan tugas sebagai CPNS Pengganti Mahkamah Agung wajib berpakaian:
a. Pria : kemeja putih dan celana bahan kain warna hitam.
b. Wanita :kemeja putih, rok/celana bahan kain warna hitam dan bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam
4. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dapat diunduh pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung.
5. CPNS Pengganti Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas pada tanggal 1 Juli 2024, hak keuangan dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan.
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Ma Melepas Sang Pengadil Perempuan Ibu Asnahwati, S.h., M.h.
Sikap Mahkamah Agung Terhadap Dugaan Suap Atau Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Mahkamah Agung Gelar Halal Bihalal Pasca Idulfitri
Ketua Ma : Dua Kunci Untuk Mencapai Happy Ending Dalam Mengabdi, Keikhlasan Dalam Menjalankan Tugas, Serta Konsistensi Dalam Menjaga Integritas.
Lepas Ketua Pt Kalimantan Timur, Kma Ungkap Patut Dijadikan Panutan
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Jadwal Pelaksanaan Asesmen Ampuh Secara Daring
Ditjen Badilum Menyapa Pengadilan Tinggi Kupang Dan Pengadilan Negeri Di Nusa Tenggara Timur Secara Online
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Melantik Pejabat Fungsional Analis Sdm Aparatur
Ditjen Badilum Sosialisasikan Aplikasi Lentera Dan Ptsp+ Ke Pegawai Dan Satuan Kerja
Imbauan Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Di Lingkungan Peradilan Umum
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
- tidak dapat menampilkan berita ...